Profil Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang


Yang ada saat ini merupakan periode keanggotaan keempat yaitu periode 2018 – 2023 setelah sebelumnya periode ketiga 2013 – 2018 menyelesaikan masa tugasnya.

Keberadaan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota saat ini memiliki landasan hukum yang sangat kuat. Selain didasarkan pada konstitusi negara pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Independen dan non partisan inilah label baru yang disandang oleh KPU saat ini. KPU baru ini terdiri atas para anggota yang dipilih dari orang-orang yang independen dan nonpartisan. Pembentukan KPU yang demikian tidak bisa bisa dilepaskan dengan aktivitas KPU masa lalu, yaitu pada pemilu 1999. Pada saat itu KPU beranggotakan para fungsionaris partai peserta Pemilu. Dalam perjalanan KPU saat itu, publik melihat secara jelas bagaimana sangat kuatnya unsur kepentingan (interest) mewarnai setiap kegiatan KPU, sehingga sangat sering dalam pembahasan keputusan-keputusan KPU harus menghadapi situasi deadlock.

Kenyataan ini tentu tidaklah menggembirakan, khususnya dilihat dari sudut pengembangan citra dan perkembangan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Atas dasar pemikiran bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu seharusnya bebas dari tekanan kepentingan-kepentingan, serta kuatnya tuntutan dari banyak pihak bahwa lembaga penyelenggara Pemilu harus bersih dari intervensi partai politik dan pemerintah, maka DPR bersama Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang secara tegas menyatakan bahwa anggota KPU terdiri dari orang-orang independen dan non partisan. Sifat independen dan nonpartisan KPU saat ini tercermin dari proses seleksi calon anggota KPU yang terbuka dan melalui beberapa tahapan yang sangat ketat serta dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh KPU RI secara independen yang terdiri dari akademisi, profesional dan masyarakat umum.

Nama yang ditetapkan KPU RI kemudian disahkan dan diangkat menjadi anggota KPU Kabupaten Serang dengan dasar Keputusan KPU Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Periode 2018-2023. Dengan terbentuknya KPU Kabupaten Serang periode 2018 – 2023 yang beranggotakan 5 (lima) orang dan bukan berasal dari partai politik, sehingga diharapkan betul-betul dapat melaksanakan tugasnya secara dependen dan nonpartisan.

Keanggotaan KPU Kabupaten Serang secara mendasar tugas pokok dan fungsinya, yaitu merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu dengan seluruh tahapan yang harus ditempuh, mulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran hingga peresmian keanggotaan legislatif tingkat Kabupaten Serang, melakukan penelitian, seleksi dan penetapan partai politik peserta pemilu tingkat Kabupaten Serang, dan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serang. Namun demikian, seluruh anggota KPU Kabupaten Serang dan perangkat pendukungnya menyadari bahwa masyarakat menghendaki Pemilu lebih berkualitas dari pemilu-pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Serang harus mampu menyelenggarakan pemilu dengan tetap mengedepankan pencapaian asas-asas umum penyelenggaraan pemilu, yaitu; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta beradab. Untuk dapat mendukung tercapainya sasaran tersebut, KPU menyiapkan sejumlah peraturan yang berlaku untuk penyelenggara, yaitu misalnya Peraturan Tata Kerja KPU dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Selain hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan, KPU juga wajib.

1. Melaksanakan dan mentaati hukum dan peraturan negara.

2. Melaksanakan tugas secara jujur dan adil.

3. Menghormati azas keterbukaan dan pentingnya memberikan informasi yang tepat, jujur, dan dapat memberikan akuntabilitas kepada masyarakat.

4. Melaksanakan tugas yang ditetapkan sesuai UU

5. Mengusahakan agar setiap peserta pemilihan umum yang meliputi partai politik, calon anggota legislatif dan pemilih, mendapat perlakukan yang adil dan setara.

6. Melaksanakan tugas secara terkoordinasi antar angota atau dengan instansi terkait

7. Menunjang pemantauan pemilihan umum agar berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk menunjang serta memfasilitasi kebutuhan kerja serta pelaksanaan tugas-tugas KPU Kabupaten Serang dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten Serang yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten Serang dibantu oleh 4 (empat) orang Kasubag yang juga masing-masingnya mengepalai satu Subag sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan diubah dalam Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008.

Sekretariat KPU Kabupaten Serang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan eselonisasi Jabatan Struktural IVa yang bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten Serang. Selama KPU Kabupaten Serang terbentuk, telah mengalami 5 (empat) kali pergantian Sekretaris, sedangkan Kasubag dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Serang eselonisasi Jabatan Struktural IIIa dengan susunan Sekretariat terdiri dari.

1. Sekretaris : Mulyadi

2. Kasubag Program, Data dan Informasi : Chotibul Umam

3. Kasubag Hukum : Sagara

4. Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas : Agung Sukmanda

5. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik : Lisnawati

Sekretariat KPU Kabupaten Serang mempunyai tugas:

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu

2. Memberikan dukungan teknis administrative

3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Serang dalam menyelenggarakan Pemilu

4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi

5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Serang

6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Serang

7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Serang

8. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk lebih mengefektifkan kerja KPU Kabupaten Serang, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan diubah dalam Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008, maka dibentuk alat kelengkapan, berupa divisi-divisi, Kelompok Kerja atau tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Divisi dibentuk untuk memudahkan dan memfokuskan pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Serang. Setiap divisi mempunyai mitra kerja dengan subbag-subbag pada Sekretariat KPU Kabupaten Serang yang berhubungan dengan kegiatan divisi.

Adapun Divisi yang dibentuk terdiri dari 5 (lima) divisi yang masing-masingnya dipimpin oleh satu orang anggota KPU Kabupaten Serang, yaitu:

1. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik : Abidin Nasyar

2. Divisi Program, Data & Informasi : Zaenal Muti’in

3. Divisi Teknis : Idrus

4. Divisi Hukum & Pengawasan : Zainal Muttaqin

5. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat & SDM : Siti Maryam